BBPMP sebagai duta kemendikbudristek dalam mendukung dan meneruskan kebijakan pemerintah pusat ke daerah melakukan pendekatan (approach) advokasi kepada pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan di tingkat daerah. Kemendikbudristek melakukan pendekatan advokasi, monitoring, dan evaluasi agar menjadi partner bagi pemerintah daerah melalui UPT untuk melihat kondisi di daerahnya dan bersama-sama melakukan problem solving terhadap permasalahan pendidikan terutama krisis pembelajaran. Melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2022, BBPMP Provinsi Sumatera Barat melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan di daerah dalam rangka menuju pendidikan bermutu melalui analisis profil pendidikan daerah.
Pada hari Senin, 5 Desember 2022, secara serentak tim BBPMP Prov. Sumbar bergerak ke daerah dalam rangka diskusi dengan 2 kab/kota dan 1 Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan FGD dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai berlokasi di Hotel Jelita, KM 0 Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara. Tim BBPMP diwakili 5 anggota terdiri dari Drs. Zulfahmi, M.Pd., Dr. Syarifuddin, M.Pd, Heri Satria, S.Kom., Yosteti, SE., MM., dan Syafrijal J., S.Sos. serta di damping oleh konsultan UPT Kemendikbudristek yaitu Yossi Srianita, M.Pd. Pertemuan dalam rangka advokasi program pemerintah ke daerah berjalan sesuai rencana, dihadiri seluruh tamu undangan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Bapak Drs. A. Oresta Sakeroe beserta jajaran, Koordinator Pengawas dan Kepala Sekolah, Kepala Bappeda diwakili oleh Sekretaris Bappeda Bapak Ruslianus, S.Pd., M.Sc. dan Ketua Komisi II Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Juni Arman, S.IP., M.IP.
Paparan materi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Aban Barnabas Sikaraja, S.Pd. sangat jelas menggambarkan dukungan pemerintah daerah terutama rencana program berdasarkan analisis profil pendidikan. Bappeda menyampaikan bahwa pengelolaan pendidikan telah menjadi bagian dari rencana APBD perubahan 2022, kemungkinan nanti akan ada perubahan berdasarkan evaluasi terutama perubahan yang disampaikan pemerintah pusat berupa anggaran yang mandatory. Komisi II DPRD menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan sudah selayaknya pemerintah daerah melakukan peningkatan mutu pendidikan di sektor guru dan kepala sekolah melalui pengajuan dinas pendidikan yaitu untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah yang bisa dilakukan melalui pelatihan untuk merubah paradigma berpikir dalam mendidik anak-anak Mentawai. Dukungan dalam bentuk anggaran 2023 berupa pokir dan aspirasi tidak terbatas terutama pada program mandatoris yang dialokasikan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam bentuk beasiswa kepada guru, membuat perda tentang tugas belajar non ASN dan menguliahkan masyarakat yang berprestasi.
Focus Group Discussion (FGD) berlangsung lancar di Hotel Mangkuto Kota Payakumbuh bersama tim BBPMP terdiri dari Dr. Yenita Irawati, M.Pd., Chitra Puspita Hati, SS., M.Pd., Drs. Taufik, M.Pd, Ibnu Pati, M.Kom. dan Khairul Anwar. Kegiatan kemitraan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Bapak Dr. Dasril, M.Pd. beserta jajaran dan Kepala Badan Perencanaan Daerah Bapak Drs. Yasrizal, MM. Dalam paparannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh menyampaikan sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi di tingkat satuan Pendidikan di Kota Payakumbuh. Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh berkomitmen mendukung dan memfasilitasi PSP, menambah berbagai jenis pelatihan pendukung PSP dan penataan organisasi serta penempatan guru potensial di Sekolah Pengerak. Program yang telah direncanakan berdasarkan analisis Profil Pendidikan: 1) Penguatan pendidikan karakter siswa TK, SD, SMP dan Kesetaraan sesuai dengan visi misi Kota Payakumbuh dan Visi misi dinas pendidikan, 2) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tendik, 3) Penguatan manajemen sekolah dan peningkatan disiplin pegawai dengan penggunaan finger print untuk guru dan pegawai, 4) Pemanfaatan teknologi melalui pengembangan pembelajaran digital dan Sekolah Digital. 5) Penyusunan program penguatan literasi dan numerasi insan pendidikan. Bappeda Kota Payakumbuh telah memasukkan rekomendasi terkait IKM dan pendidikan karakter ke dalam Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Payakumbuh.
Di Kota Padang, kegiatan FGD berlangsung di kantor BBPMP Prov. Sumbar mengundang Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Dr. Sadrianto, M.Pd. Namun Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Komisi II DPRD, dan Ketua Bappeda Provinsi Sumatera Barat berhalangan hadir dalam kegiatan FGD ini. Kegiatan yang bertujuan untuk mendiskusikan analisis profil pendidikan daerah khususnya Provinsi Sumatera Barat, dihadiri oleh 15 orang pengawas yang cukup mewakili forum diskusi. Tim BBPMP yang bertugas dalam paparan analisis data profil pendidikan terdiri dari Drs.Ariasdi, M.Pd.T., Feri Fren, S.Pd., MM. Karma Indra dan Nilam Martha Sonia Ningrum, S.AP.
Undangan yang hadir mengungkapkan rasa terimakasih kepada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atas inisiasi diadakannya kegiatan FGD ini. Sambutan yang sangat antusias terhadap berlangsungnya Focus Group Discussion (FGD) memberikan energi positif bagi semua pihak dalam mendukung program pemerintah terkait perencanaan berbasis data berdasarkan profil pendidikan daerah. Paparan tim BBPMP Provinsi Sumatera Barat di 19 Kabupatan/Kota telah diawali dengan penyusunan bahan analisis profil pendidikan berupa tabulasi data, pengunaan tabel dengan motode IRB (identifikasi, refleksi dan benahi), bertujuan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mencari akar masalah terkait capaian 5 indikator prioritas yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah dan iklim kebhinekaan serta memberikan rekomendasi untuk memasukkan target-target yang dibenahi di tahun berikutnya ke dalam bentuk dukungan kebijakan dan anggaran.
Yossi Srianita (Konsultan BBPMP Prov. Sumbar)
