KOMISI X DPR RI LAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA DALAM MERESPON PERSOALAN PENDIDIKAN SUMATERA BARAT

Kunjungan Komisi X DPR RI dalam reses ke Propinsi Sumatera Barat memberikan motivasi dan support yang tinggi terhadap keberlangsungan mutu Pendidikan yang ada di daerah tersebut

Selama tiga hari kunjungan ke Sumatera Barat, Rombongan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk melihat langsung proses belajar mengajar (PBM) di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan setelah pihaknya melihat data yang menunjukkan bahwa pendidikan di Mentawai tertinggal jauh.

“Komisi X mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai karena melihat data yang menunjukkan betapa tertinggalnya pendidikan di daerah ini,” kata Esti Wijayati

My Esti Wijayati menegaskan pentingnya memperhatikan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dan marginal di tanah air.

“Ini penting sehingga Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja Pendidikan Tinggi Daerah 3T dan Daerah Marginal,” katanya lagi

Menurut dia, apabila alokasi anggaran sebesar 20 persen bagi sektor pendidikan betul-betul digunakan dengan tepat, maka sebenarnya berbagai persoalan di daerah 3T dan marginal dapat teratasi.

Ia mengatakan beberapa persoalan di daerah 3T atau daerah marginal biasanya tidak jauh dari kendala rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni maupun kasar dan lain sebagainya yang menjadi indikator pendidikan.

“Apakah persoalan itu ada? Jawabannya masih banyak, termasuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya pembentukan Panitia Kerja Pendidikan Tinggi Daerah 3T dan Daerah Marginal, Komisi X bisa mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi, termasuk merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi sektor pendidikan di daerah dengan sebutan “Ranah Minang” itu, yang berada di atas angka rata-rata pendidikan nasional.

Laporan itu, ia dapatkan dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai contoh, angka harapan lama sekolah di “Ranah Minang” yang mencapai 14,30 tahun atau di atas rata-rata nasional 13,21 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumbar mencapai 9,72 sementara rata-rata nasional hanya 9,22.

“Jadi, kita ke sini juga ingin melihat apakah data atau laporan yang diberikan BPS itu valid atau tidak,” ujarnya.

Kepala BBPMP Sumatera Barat Muslihuddin, juga hadir bersama Komisi X DPR RI, LLDIKTI Wilayah X, Kementerian/Lembaga lain ke Kepulauan Mentawai, salah satu daerah 3T, dengan tujuan meninjau dan mengumpulkan data aktual dan faktual terkait tantangan pendidikan yang dihadapi di daerah tersebut.

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ini turut dihadiri oleh perwakilan Eselon 1 Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pusat Statistik, Perpustakaan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rektor PTN/PTS di LLDIKTI wilayah X, Kepala Dinas dari K/L yang hadir, perwakilan lembaga adat, budayawan, tokoh pendidikan, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan di Sumatera Barat.