Lima Aktivitas Utama Satuan Pendidikan dalam Platform Rapor Pendidikan

Satuan pendidikan yang telah melaksanakan Asesmen Nasional (AN), Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar di akhir tahun 2022 telah menerima Rapor Pendidikan pada 10 Mei 2023 lalu. Sekolah dapat melihat capaian mutu pendidikannya di platform Rapor Pendidikan melalui perwakilan sekolah yang memiliki akses; Kepala Sekolah dan Admin Sekolah yang bersangkutan.

Lima aktivitas yang wajib dilakukan satuan pendidikan dalam platform tersebut; punya akun belajar.id, sudah melakukan aktivasi akun belajar.id, sudah login, sudah selesai eksplorasi dan sudah unduh rapor.

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat melalui Person in Charge (PIC) Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) diberi tugas memantau perkembangan aktivitas tersebut.

Hasil pantauan terakhir (Selasa, 27/6/2023), baru 33.66% sekolah yang sudah login dari 10.108 sekolah yang keluar Rapor Pendidikannya. Sekolah yang sudah mengunduh (download) rapor dengan format excel sejumlah 3.167 (3,167%). Sedangkan yang telah melalukan eksplorasi hanya 2% dari total sekolah.

Gambaran tersebut tentu saja sangat tidak diharapkan, mengingat Rapor Pendidikan merupakan data dasar setiap satuan pendidikan dalam merancang program (RKT/RKS) dan anggaran sekolah (RKAS).

Hal yang menarik dari data di atas adalah; mayoritas sekolah belum melakukan eksplorasi di platform Rapor Pendidikan, sementara sekolah tersebut sudah melakukan unduhan. Dari berbagai sumber yang didapat pada saat team BBPMP Sumbar turun melakukan advokasi ke Pemda terungkap bahwa setelah mengunduh Rapor Pendidikan berformat excel tersebut, satuan pendidikan tidak lagi mengeksplorasi platform rapornya. Akibatnya, satuan pendidikan tersebut masih terdeteksi sebagai sekolah yang belum melakukan eksplorasi (berwarna merah).

Sekolah Anda berada di posisi mana? Jawabannya ada di portal ini (Perkembangan Akses Rapor Pendidikan). Data ini oleh BBPMP Sumbar akan diperbarui secara berkala.

Silahkan berselancar untuk melakukan identifikasi, refleksi dan benahi.***

Ariasdi – PIC Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data BBPMP Sumbar

BOS Kinerja untuk Sekolah dengan Kinerja Baik Berdasarkan Rapor Pendidikan

Padang, Senin, 26 Juni 2023.

Dr. Sutanto, S.H., M.A, Sekretaris Ditjend PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek

Berita yang dinantikan bagi satuan pendidikan, sekaligus jawaban dari pertanyaan satuan pendidikan jika Rapor Pendidikan bernilai baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertanyaan tersebut terjawab dalam kegiatan Percepatan Penyaluran BOSP Tahap I Tahun 2023 yang disampaikan Dr. Sutanto, S.H., M.A, Sekretaris Ditjend PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek (22/2/2023).

Sutanto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan lima perubahan kebijakan yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dibandingkan dengan Permendikbudristek yang mengatur juknis BOS tahun sebelumnya.

Pertama terkait nomenkelatur BOS dan BOP, sekarang disatukan wadahnya bernama BOSP. “Kotak luarnya BOSP, di dalamnya terdapat menu BOS dan BOP”, ujar Sutanto.

Perubahan yang kedua, “penyaluran dana BOS Reguler tahun kemaren dilakukan tiga kali, 30%, 40% dan 30%. Tahun ini hanya dua kali disalurkan per satu semester. Kebijakan ini dilakukan guna memberikan keleluasaan satuan pendidikan membelanjakan dananya dalam satu semester”, lanjutnya.

Perubahan ke tiga berkaitan dengan Rapor Pendidikan. “Lima belas persen sekolah per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota Sekolah yang berkemajuan baik berdasarkan nilai Rapor Pendidikan mendapat BOSP Kinerja. Tahun kemaren yang menerima BOS Kinerja dua kategori, yaitu Sekolah Berprestasi dan Sekolah Penggerak”, sebut Sutanto.

Perubahan ke empat tentang penerima BOP PAUD Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler yang berada di daerah khusus. “Penerimaan BOP untuk PAUD Reguler diberlakukan alokasi minimal sebanyak 9 siswa. Walaupun jumlah peserta didik di bawah 9 orang, tetap disalurkan dana untuk 9 orang peserta didik. Sedangkan untuk Pendidikan Kesetaraan Reguler, alokasi minimalnya sebanyak 10 peserta didik”, terangnya.

Perubahan ke lima diberlakukan skema pemotongan penyaluran dana BOS Reguler bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporannya. Misalnya, laporan penyaluran dana BOS tahun 2022 ditetapkan paling lambat akhir Januari.  Jika melebihi batas waktu yang ditetapkan akan dilakukan skema pemotongan. Terlambat satu bulan dipotong 2%, terlambat dua bulan dipotong 3% dan lebih dari tiga bulan akan dipotong 4%. “Kebijakan ini untuk meningkatkan kesadaran satuan pendidikan untuk segera melaporkan penggunaan anggarannya”, pungkas Sesditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbudristek.***

Ariasdi – PIC Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data BBPMP Sumbar

Kemendikbudristek jadikan Pronasa model pengembangan merdeka belajar

Painan (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), menjadikan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar sebagai miniatur kurikulum merdeka belajar secara nasional.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumbar Muslihuddin mengatakan Pronasa sejalan dengan pokok pikiran kurimulum merdeka belajar yang tak hanya bertumpu pada guru, tapi mampu membentuk ekosistem pendidikan.

“Nah, di Pronasa itu sudah terbentuk. Ada Wali Nagari (kepala desa), camat” ungkap Muslihuddin ketika beraudiensi dengan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Painan.

Audiensi turut dihadiri Kepala Urusan ULT dan PPID Chitra Puspita, Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) PSP Irawati, Kapokja Transformasi Digital Surya Marlina dan Konsultan Yosi Srianita.

Selain itu Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen, Sekretaris Daerah (Sekda) Mawardi Roska, Kepala Dinas Pendidikan Salim Muhaimin dan Kepala Bidang Sekolah Dasar Lendra.

Ia melanjutkan keberadaan Pronasa adalah salah satu bukti kuatnya komitmen Pesisir Selatan membangun kualitas pendidikan, khususnya transformasi dalam koridor kurikulum merdeka belajar.

Bahkan Pronasa telah memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), sehingga layak dijadikan sebagai model pengembangan kurikulum merdeka merdeka belajar secara nasional.

Namun yang tak kalah pentingnya dalam Pronasa adalah terbentuknya profil Pelajar Pancasila di dalamnya. Karena itu kata dia Kementerian Pendidikan siap berkolaborasi dengan Pesisir Selatan.

“Model pengembangan pendidikan seperti ini sebenarnya yang kami mau,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan mendukung kirikulum merdeka belajar, kelahiran Pronasa beranjak dari kegelisahan akan masa depan generasi penerus bangsa di tengah era globalisasi.

Apalagi pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tapi mesti jadi perhatian semua pihak, sehingga perlu terobosan agar cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan tercapai optimal.

“Pronasa juga mengadopsi pola pendidikan surau yang melibatkan banyak pihak. Ada prinsip gotong royong di sana. Negara ini berdiri karena semangat gotong-royong semua pejuang,” papar bupati.

Menurut bupati dengan keterlibatan semua pihak dampak negatif derasnya arus masuk globalisasi dapat diminimalisir sedemikian rupa, sehingga tidak menggerus nilai-nilai luhur dan pekerti generasi penerus.

Lebih dari itu pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadikan pendidikan isu utama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kita mesti siapkan pondasinya sejak dini, sehingga kelak mereka tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri,” tegas bupati.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan resmi meluncurkan Pronasa pada awal Mei tahun ini, sebagai jawaban akan lahirnya generasi penerus bangsa, sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Ketua DPRD Ermizen: Program Sekolah Penggerak Harus Terlaksana dengan Baik

PAINAN – Program sekolah penggerak di Kabupaten Pesisir Selatan harus terlaksana dengan baik, sehingga mampu menggenjot mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Ermizen ketika menghadiri Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak Kabupaten Pesisir Selatan bertempat di Hotel Saga Murni Sago, Senin (19/6).

Kegiatan itu dihadiri Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Sekretaris Daerah, Mawardi Roska, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salim Muhaimin, Kepala Bapedalitbang, Hadi Susilo dan undangan lainnya.

Dikatakan Ermizen, program sekolah penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi itu hendaknya benar-benar berjalan efektif.

Kemudian semua komponen pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendukung program sekolah penggerak tersebut.

Sementara itu Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berpihak pada perkembangan pendidikan yang dibuktikan dengan keberpihakan pada anggaran yang terus meningkat, bahkan dengan alokasi yang cukup besar.

Disebutkan, pihaknya juga terus memacu kemampuan tenaga pendidik. Dalam hal ini, tenaga pendidik juga dituntut mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran yang memihak pada anak, sesuai transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka belajar.

Negara berharap tenaga pendidikan berhasil mencetak generasi bangsa yang beriman, cakap dengan potensi dan kemampuannya, kreatif, mandiri dan yang paling penting adalah bertanggung jawab.

Guna mewujudkan kompetensi tenaga pendidik yang terampil, pemerintah kabupaten juga membentuk komunitas guru belajar dan guru menulis, bahkan semangat belajar guru di Pesisir Selatan kedua tertinggi di Sumatera Barat, setelah Kota Padang.

“Insya Allah, generasi emas Pesisir Selatan dapat tumbuh dan berkembang sesuai cita-cita daerah Kabupaten Pesisir Selatan pendidikan yang berkualitas, Religius dan berdaya saing,” sebutnya. (son)



Copyright (c) - BBPMP Provinsi Sumatera Barat
× Unit Layanan Terpadu (ULT)
Skip to content